The Innocence of Christian Rotok

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 3rd Edition, mendefenisikan kata innocencesebagai sebuah keadaan “when someone is not guilty of a crime, or does not have much experience of life and does not know about the bad things that happen in life”.Smart thesaurus - nya adalahblameless dan guiltness.  

The Innocence of  Christian Rotok (CR) ini adalah suatu perjalanan singkat menemukan pecahan-pecahan simbolik di bawah the real pada sepak terjang politik CR, Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam penerangan Jacques Lacan, the simbolic berarti bahasa atau penamaan, dan the real (sang antah-dalam bahasa Goenawan Muhamad-GM) berarti sesuatu yang belum tersentuh oleh struktur bahasa. Tulisan ini pun berangkat dari sentuhan bacaan penulis atas berita yang di-posting oleh media online, www.sergapntt.com.

Membaca berita di media ber-tag line media revolusi itu, pada 05 Oktober 2012 dengan judul “Christ Rotok: Hanya Orang Iri yang Ribut Soal Tambang Di Manggarai”  adalah membaca cara berpikir penguasa yang banal terhadap kekuasaannya sendiri. Argumentasinya adalah masyarakat sipil yang kontra terhadap pertambangan diduga karena iri hati. Iri hati itu berpangkal pada sejumput kekayaan yang diperoleh oleh mereka yang memiliki hak atas tanah pertambangan.

Set of mind penguasa seperti ini sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana mungkin, penguasa menggadaikan harmoni alam dan lingkungan kepada segelintir manusia yang “kekurangan” dan dahaga harta kekayaan?  Laku penguasa seperti ini bisa jadi dianggap sebagai, dalam bahasa Fred Hirsch, the tyranny of small decisions: keputusan individual yang tidak bertautan satu sama lain dalam transaksi.

Dalam berita di sergapntt.com itu, CR menyebut, ada 4 orang yang menemuinya untuk melakukan “transaksi”, meminta sang bupati agar memberi “surat sakti” pada investor tambang untuk melakukan eksploitasi di tanah milik mereka.  Jelas, mereka datang bukan atas nama rakyat banyak tetapi sekelompok orang yang datang dengan kesadaran akan persoalan kesejahteraan mereka sendiri. Kepentingan mereka hanyalah perbaikan nasib. Kedatangan mereka sebenarnya adalah kritikan kepada pemimpin yang tidak/belum memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan membuat mereka tidak berdaya dan melepaskan martabat hidupnya atas “janji” pertambangan. Di sini, pertambangan mengeksploitasi kemiskinan. Seharusnya, sebagai seorang bupati, sikap bijak yang diambil adalah mempertimbangkan keinginan mereka itu atas kepentingan umum orang Manggarai sekaligus memberikan solusi alternatif terhadap persoalan kesejahteraan mereka. Sayangnya, sang bupati mengartikan kedatangan 4 (empat) orang tersebut sebagai kehendak rakyat, volonté generale. Lalu, membaptis diri sebagai pejabat yang “taat asas” dengan mengabulkan keinginan orang-orang yang tidak berdaya itu.

Fundasi kebijakan pro-tambang di atas sebenarnya cacat jika diteropong dari logika ekonomi pertambangan. Logika ekonomi pertambangan adalah maksimalisasi keuntungan (profit). Jadi, investor tidak mungkin berani melakukan ekspolitasi jika hanya di atas tanah milik sekelompok orang. Eksploitasi pasti akan merambah ke areal-areal sekitar. Ketika para investor menguasai tanah dan isinya, bukankah ini merupakan bagian dari laku penjajah menurut Soekarno?

“Penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah,  mengolah  tanam-tanaman,  mengolah  hewan-hewan  dan  terutama mengolah  penduduk,  untuk  keuntungan  keperluan  ekonomi  dari  bangsa yang menjajah”. Demikian tulis Soekarno mengutip Dernburg, Kolonial direktor negeri Jerman, dalam bukunya “Indonesia Menggugat”. Ia menggugat karena watak kolonial yang serakah. Kolonial tidak henti-hentinya mengeruk kekayaan tanah air. Kolonialisme versi baru sedang terjadi di Manggarai berkat  the tyranny of small decisions  sang pejabat.

Tambang dan Politik

Kemudian, CR mengendus persoalan tambang sebagai isu politik menjelang pilgub NTT 2013. Seolah-olah persoalan tambang di Manggarai adalah persoalan yang dipaksakan untuk menjegal laju politik CR menuju NTT satu. De facto, persoalan tambang di Manggarai sudah terjadi sejak lama sebelum benih hasrat CR menuju NTT satu mencuat. Persoalan itu muncul sebagai ekses darithe tryranny of small decisions CR an sich.

Gelombang aksi penolakan terhadap tambang an sich seharusnya dimengerti sebagai gerakan politik “Yang Politis” dan bukan politik. Pembedaan itu didasari oleh pemikiran filsuf Paul Ricoeur yang membedakan, “Yang Politis” (the political) dan politik (politics). Atau dalam bahasa Claude Lefort, le politique(the political) dan la politique (politics).

Ricoeur melihat “Yang Politis” sebagai realisasi dari relasi manusia yang tidak dapat direduksi dalam kategori apa pun. Sementara politik adalah segala bentuk kedurjanaan dan permainan dalam kekuasaan (politic as usual).  Robertus Robert, intelektual Indonesia lulusan doctor Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta menambahkan bahwa “Yang Politis” adalah gerak pertemuan antara segenap bentuk simbolisasi terhadap “ketakmungkinan” (baca: the real, “sang nyata” atau “sang antah” menurut GM).

Nuansa the political dalam aksi penolakan tambang dapat dimengerti sebagai proses penemuan the simbolic  dalam the real of politic CR.  Di sini, aksi protes itu semakin bergelombang untuk menemukan atau membongkar segenap “ketakmungkinan” dalam ekonomi politik tambang. “Ketakmungkinan” itu adalah deal-deal mutualis dalam transkasi bisnis pertambangan yang tidak diketahui publik.  Dari sini, publik bisa berprangsangka bahwa jangan-jangan ada intrusi kepentingan investor tambang dalam keberanian CR untuk mengikuti suksesi politik, pilgub NTT 2013, sebagai calon independen.

“Yang Politis” dalam framming pemikiran filsuf Jacques Ranciére dipahami sebagai upaya emasipatoris dengan mengukuhkan kembali kehadiran mereka yang non-part (bukan bagian) atau terusir dari sistem komunitas politis. “Yang Politis” adalah usaha avoir-part, ikut ambil bagian, dalam kehidupan bersama. Menurut Ranciére, politik itu sendiri adalah suatu kontruksi rejim partisi. Politik melahirkan suatu praktik pemisahan individu atau kelompok sebagai yang memerintah dan yang diperintah; yang bagian dan bukan bagian dalam komunitas.

Demonstrasi massa atas kehadiran tambang di Manggarai, dilihat dari perspektif “Yang Politis” Rancierian, adalah suatu gerakan avoir-part, ikut ambil bagian dalam upaya penyelamatan bumi Manggarai  dari keserakahan homo economicus. Kondisi ketidaksejahteraan yang minus tidak bisa dijadikan alasan untuk menerabas nilai filosofis dan kesakralan antara orang Manggarai dengan tanah kelahirannya. Protes itu juga bisa dilihat sebagai politik perjuangan atas proses ekslusi penguasa (the politics) terhadap rakyat banyak dalam kebijakan pertambangan.

Pesona “disaster” dalam setiap demonstrasi anti-tambang menyiratkan kehadiran spirit perjuangan untuk sebuah keyakinan akan Manggarai yang lebih baik. Atau mengikuti moto filsuf Alain Badiou, mieux vaut un désastre qu’un désêtre : better a disaster than a non-being; one has to take the risk of fidelity to an Event, even if the Event ends up in ‘obscure disaster’.

Singkatnya, bergerak atau tidak sama sekali dan hancur selamanya! Lantas, bagaimana mungkin substansi pergolakan tolak tambang hanya diletakan atas persoalan horisontal, kategori sosial: iri hati?

Aroma the politics dalam gerakan itu justru lahir mencuat dalam sikap pemerintah (penguasa) yang tidak akomodatif terhadap aspirasi rakyat banyak. Pemerintah yang preferen terhadap kepentingan investor dan segelintir orang (pemilik tanah) akan menimbulkan dampak politik terhadap dirinya sendiri. Mosi tidak percaya akan merebak di sini. Dengan begitu, sebenarnya CR-lah yang tidak taat asas. Asas itu menubuh dalam kehendak rakyat. Vox populi, vox Dei. Kebenaran sangat dekat dengan kehendak rakyat banyak dan aturan untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Ketidaksensitifan akan kehendak rakyat itu menandakan innocence, keluguan penguasa.

Pernyataan CR, kepada kepada mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Katolik Fisip Undana dan Himpunan Mahasiswa Manggarai (Rabu malam, 03 Oktober 2012), bahwa “hanya orang iri yang ribut soal tambang di Manggarai” adalah bukti keluguan politik CR di hadapan generasi muda yang justru baru belajar soal politik.

Di hadapan generasi muda, CR seolah-oleh tidak merasa bersalah (guiltness), tidak merasa bertanggung jawab (blameless) atas aksi “the tyranny of small decisions”-nya di tengah rakyat banyak yang resah oleh kehadiran tambang di Manggarai.  Adakah rakyat Flobamora mendambakan pemimpin yang seperti ini? Hati nurani Anda-lah yang bisa menjawab.

    

 sumber: http://www.theindonesianway.com/the-innocence-of-christian-rotok/